Tampilkan postingan dengan label jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jakarta. Tampilkan semua postingan

Jumat, 21 Februari 2014

Ada Apa dengan Jokowi?

Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mengunjungi lokasi pembangunan Waduk di Marunda, Selasa (11/2/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Teliti, detail, serta cermat adalah karakteristik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Karena itulah, Jokowi, sapaan akrabnya, hampir setiap hari blusukan ke tengah-tengah masyarakat. Ia sering memeriksa apa kerja anak buahnya sudah tepat atau belum, sembari dia juga menampung keluhan warga untuk ditindaklanjuti.

Namun, beberapa persoalan yang membelit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu terakhir memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana bisa bus baru berkarat? Mengapa bisa proyek monorel yang tanpa izin dimulai? Mengapa bisa Jokowi yang semula menolak enam ruas jalan tol kini mendukung? Mengapa bisa pedagang kaki lima Blok G turun ke jalan?

"Sebenarnya, ada apa dengan Jokowi?" ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, kepada Kompas.com, Kamis (20/2/2014).

Dari bus karat sampai Blok G

Soal bus baru transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) yang karatan dan rusak, Agus menyayangkan terjadinya hal itu. Agus menilai, meski bukan urusan Gubernur, seharusnya Jokowi atau wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mengecek dokumen pengadaan bus secara detail, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan Jakarta.

"Kan penambahan transportasi massal itu program andalannya Pak Jokowi. Kalau mereka mau aman sih harusnya dicek, sesuai prosedur atau enggak. Bagi tugaslah, Jokowi ke lapangan, Basuki yang memeriksa dokumen-dokumen di kantornya," kata Agus.

Praktik mafia di Pemprov DKI Jakarta, kata Agus, masih terjadi pada pengadaan barang. Spesifikasi tidak berkualitas, yang penting harganya murah, pemenang tender diduga telah diatur, dan sebagainya. Tanpa pengawasan secara cermat, Agus yakin kualitas barang pun pasti jelek.

Selanjutnya, soal kelanjutan pembangunan enam ruas jalan tol. Agus mempertanyakan mengapa Jokowi-Ahok, yang saat menjadi calon gubernur menolak keberadaan proyek itu, tiba-tiba berbalik mendukung dan menyetujuinya. Langkah itu, kata dia, tak sesuai dengan semangat pengurangan jumlah kendaraan pribadi dan memperbanyak transportasi massal di DKI.

"Waktu saya jadi panelis debat calon gubernur, Jokowi-Ahok tegas bilang enggak setuju. Sekarang, dia setuju tiba-tiba. Saya curiga, mereka dideketin sama pihak-pihak pengusul enam ruas jalan tol itu dan mereka berhasil pengaruhi Jokowi," ujar Agus.

"Nanti saya upload rekaman video Jokowi-Ahok yang menolak enam ruas jalan tol itu. Biar semuanya jadi ingat," ucapnya.

Para ahli transportasi, lanjut Agus, sudah sepakat bahwa pembangunan jalan hanya memicu jumlah kendaraan pribadi dan tak menyelesaikan kemacetan. Seharusnya, Pemprov DKI fokus ke pengadaan transportasi massal saja.

Sama halnya dengan pengadaan bus dan enam ruas jalan tol, Agus mengatakan tidak habis pikir dengan langkah Jokowi terkaitgroundbreaking monorel, Oktober 2013 silam. Sebab, selain sejumlah penelitian, banyak pihak menyebutkan bahwa monorel bukan transportasi publik yang baik, rekam jejak perusahaan pemegang izin pembangunan monorel tersebut diketahui buruk.

"Sudah dibilangin dari awal, jangan diterusin, eh, dia terusin juga. Pertama, monorel itu bukan public transportation. Monorel itu kereta wisata atau kereta dari mal ke mal lain karena rutenya cuma di dalam kota saja. Contohnya sudah banyak di dunia ini yang rugi dan akhirnya tutup," tutur Agus.

"Kedua, track record PT Jakarta Monorail (JM) itu sangat buruk," katanya.

Tidak hanya itu, Agus juga menyayangkan mengapa Jokowi melakukan groundbreaking sebelum adanya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dan PT JM, serta kepastian soal skema keuangan ketika bisnis itu berjalan nantinya. Agus menilai, langkah itu bentuk keteledoran Jokowi-Basuki.

Begitu juga di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agus menilai, Jokowi salah menata pedagang kaki lima di sana. Pada awal penataan, Agus mengaku telah menyarankan agar ada penataan di blok tersebut untuk memudahkan pembeli sampai ke lantai tiga dan empat Blok G.

Secara psikologis, pembeli tak bakal rela naik hingga ke lantai tiga atau empat hanya untuk membeli barang yang mudah dijumpai di pinggir-pinggir jalan. Terlebih lagi, akses ke lantai itu tidak dipermudah.

"Tidak bakal berhasil kalau polanya seperti sekarang. PKL itu omzet di pinggir jalan Rp 5 juta. Sementara di Blok G, mereka hanya satu dua potong, apalagi masa sewa gratisnya sudah mau habis. Mending mereka jualan di jalan kalau begitu," ujarnya.

Bisa menurunkan kepercayaan publik 

Agus tidak menyalahkan Jokowi-Basuki atas kebijakan-kebijakan tersebut. Dia menganggap keduanya adalah orang bersih. Hanya, kata dia, mereka tidak mendapat informasi yang lengkap dan tepat dari orang-orang di sekitarnya sehingga kebijakannya pun tidak tepat sasaran dan rentan menurunkan kepercayaan publik.

"Saya hanya berpesan, orang-orang di lingkarannya jangan bohongi Jokowi-Ahok lagi. Mereka itu orang baik yang benar-benar mau kerja. Mereka perlu dibantu. Nah, pembantunya juga harus benar-benar orang yang mau kerja. Bukan cuma urus proyek lalu dapat duit. Bisa rusak Jakarta kita ini," ucap Agus.

Agus menambahkan, ada kesan Jokowi-Ahok terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan sebuah proyek sehingga hasilnya tidak maksimal. Namun, dia yakin belum terlambat bagi pimpinan Jakarta itu untuk memperbaiki langkah kebijakannya ke blue printpembangunan.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor: Ana Shofiana Syatiri
Posted on 09.48 / 0 komentar / Read More

Ibaratnya, Posisi Jokowi "Terjepit"...

KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAMenteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (menggunakan safari) dengan didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (menggunakan baju betawi). Mereka bertemu di Kantor Kementerian PU untuk membahas proyek enam ruas jalan tol dalam kota, di Jakarta, Rabu (9/1/2012).
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai Gubernur Jakarta Joko Widodo berada dalam kondisi terjepit soal pembangunan enam ruas jalan tol. Pasalnya, proyek itu dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang juga telah tertuang dalam salah satu Peraturan Daerah DKI Jakarta. Jokowi jelas tak bisa membatalkannya.

Nirwono menjelaskan, proyek itu diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pertama kali tahun 2005 silam. Fungsinya untuk membelah kemacetan di tengah Jakarta, mengingat jalan tol yang ada di Jakarta sebagian besar memiliki rute melingkar. Hanya satu jalan tol yang berada di tengah, yakni Tol Dalam Kota, MT Haryono-Gatot Subroto.

"Setelah perdebatan panjang banyak pihak, akhirnya proyek itu masuk ke dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jakarta 2030 pada era Foke," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (20/2/2014) kemarin.

"Artinya apa? Karena itu sudah tertuang dalam Perda, gubernur mana pun setelah Foke tidak bisa membatalkan proyek. Maka itu, saya ibaratkan posisi Jokowi saat ini sedang kejepit," lanjutnya.

Di satu sisi, lanjut Nirwono, Jokowi punya pemahaman bahwa penambahan ruas jalan hanya akan mengakomodasi kendaraan pribadi saja dan akhirnya tidak akan menyelesaikan kemacetan. Oleh sebab itu, kuncinya adalah memperbanyak transportasi massal serta memperbaiki manajemen trayeknya. Namun, di sisi lainnya, ia yakin Jokowi tak berdaya di depan pemerintah pusat sehingga proyek senilai Rp 42 triliun itu mau tidak mau disetujui.

Dikutip dari berbagai sumber, proyek itu disebut-sebut adalah bentuk kerja sama antara Indonesia dan Jepang. Diketahui, studi kelaikan proyek dilakukan di Jepang dan dibiayai oleh JICA, perusahaan konstruksi asal Jepang, sejak tahun 2005 hingga tahun 2007.

Disebutkan, JICA telah menghabiskan banyak dana untuk studi kelaikan sehingga proyek itu harus segera dikerjakan. Tahun 2012, Kementerian PU menetapkan PT Jakarta Toll Road Development (TRD) sebagai pemenang proyek. Penetapan itu menuai kritik karena tidak transparan dan dilakukan saat ingar-bingar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, mengatakan, pembangunan jalan di Jakarta hanya akan mengorbankan rakyat kecil dan menguntungkan pengembang. Ia mencontohkan proyek Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca-Tanah Abang, Jakarta. Agus menduga proyek tersebut didorong pengembang pusat perbelanjaan agar jalan di depan mal-mal mereka tidak macet.

"Sama halnya sama enam ruas jalan tol. Pesta pora banget itu para pengembang yang dilewati. Sementara rakyat gimana? Banyak yang digusur buat jalan, enggak punya mobil malahnambah jalan dan sebagainya. Ini kebijakan enggak berpihak ke rakyat," ujarnya.

Jokowi diuji 

Nirwono mengatakan bahwa Jokowi masih bisa membuktikan diri ke siapa dia berpihak. Apakah menambah kendaraan pribadi yang berujung pada macet atau menambah transportasi massal yang aman dan nyaman di DKI Jakarta, yakni dengan menunda kelanjutan proyek enam ruas jalan tol tersebut.

"Untungnya di Perda itu tak disebut, proyek itu harus dibangun secepatnya. Artinya, Gubernur Jakarta masih bisa menundanya. Alasan penundaan ya sebut saja proyek itu belum mendesak, Jokowi milih mengadakan transportasi massal. Jika demikian, Joko tidak melanggar. Justru kalau batalin, dia salah," ujar Nirwono.

Terlebih lagi, lanjut Nirwono, Jakarta sebagai ibu kota NKRI memiliki undang-undang soal kekhususan kotanya. Artinya, Gubernur DKI berhak untuk tak memberikan izin proyek pihak mana pun. Hanya, kata Nirwono, Jokowi memang perlu diuji, dia berani atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, proyek enam ruas jalan tol direncanakan dimulai pertengahan 2014. Enam tol itu ialah Kampung Melayu-Kemayoran (6,6 km), Semanan-Sunter (melalui Rawabuaya) (22,8 km), Kampung Melayu-Duri Pulo (melalui Tomang) (11,4 km), Sunter-Pulogebang (melalui Kelapa Gading) (10,8 km), Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km). Pada awal kepemimpinannya, Jokowi sempat menolak proyek itu dan lebih berkomitmen memperbanyak transportasi masal. Namun, belakangan, Jokowi menyetujui izin pembangunan itu.


Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Editor: Ana Shofiana Syatiri
Posted on 09.41 / 0 komentar / Read More
 
Copyright © 2011. Blog Mild . All Rights Reserved
Home | Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Site map
Design by Ilham . Published by Templates