Tampilkan postingan dengan label kpk. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kpk. Tampilkan semua postingan

Jumat, 21 Februari 2014

Bocor ke Media, Catatan Harian Anas di "Kompasiana" Dicabut


DANY PERMANAMantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (berbaju tahanan) usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (29/1/2014). Anas ditahan terkait dugaan korupsi dalam proyek Hambalang yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
JAKARTA, KOMPAS.com — Tulisan yang berisi catatan harian Anas Urbaningrum selama di penjara dicabut dari Kompasiana. Pemilik akun yang mengunggah tulisan tersebut beralasan, sambungan tulisannya telah bocor ke media arus utama.
Melalui komunikasi interaktif antara admin Kompasiana, Jumat (21/2/2014), pemilik akun "Sahabat Anas Urbaningrum" membenarkan pencabutan tulisan berupa catatan harian tersebut.
“Betul, karena tulisan tersebut di-publish dan bocor ke media lain. Anas tidak bebas dan leluasa untuk menulis kembali karena ada beberapa faktor,” kata pemilik akun "Sahabat Anas Urbaningrum" melalui percakapan tertulisnya.
Seorang sahabat Anas lainnya sesama aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Dwiki Setyawan, membenarkan tulisan Anas tersebut. Melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com,ia menguatkan pernyataan bahwa posting-an yang berjudul "Buku Harian Anas Urbaningrum" itu telah dicabut.

"Pada saatnya yang tepat akan muncul tulisan serupa. Masalahnya beberapa orang disebut sebagai interogatornya Anas," kata Dwiki.
Keaslian catatan harian Anas kemarin dibenarkan oleh sahabat Anas lainnya, Gede Pasek Suardika. Selama berada di tahanan, ungkap Pasek, Anas sibuk membaca dan menulis. Hasil tulisannya itu kemudian disampaikan Anas kepada kerabat atau keluarganya yang menjenguk.
Dalam catatan harian yang sudah dicabutnya itu Anas mengungkapkan proses pemeriksaan terhadap dirinya oleh penyidik, lengkap dengan nama jelas dan bahkan latar belakang penyidik secara akurat. Digambarkan pula seorang penyidik mantan aktivis HMI yang terkesan rikuh saat memeriksanya.
Kini dalam laman profil akun “Sahabat Anas Urbaningrum” hanya ada satu tulisan berjudul "Sikap Santai dan Ketenangan Seorang Anas Urbaningrum, Sepenggal Cerita Menuju KPK" yang diunggah pada 12 Januari 2014 lalu.

Penulis: Pepih Nugraha
Editor: Tri Wahono
Posted on 10.08 / 0 komentar / Read More

Kamis, 20 Februari 2014

Kacamata dan Obat Pemberantas Koruptor


SDKecil2
“Inilah kaca mata untuk menangkap koruptor,” ujar Rina ketika mempresentasikan sebuah gambar. Rina dan kawan-kawannya membayangkan teknologi yang bisa membedakan antara koruptor dengan yang bukan. “Jadi KPK mudah menangkap koruptor,” katanya.
Selain kaca mata, ada pula Tio dan kelompoknya yang ingin menjadi dokter. Dengan sebuah obat besar “antikorupsi” yang akan memberantas korupsi. Apa khasiat obat ini? “Obat ini bisa membuat koruptor insyaf,” kata Tio.
Rina, Tio dan 96 siswa kelas V dari SD Global Mandiri Jakarta lainnya tengah mempresentasikan cara agar anak-anak bisa berpartisipasi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Mereka diminta menggambarkan dalam sebuah karton putih dengan waktu terbatas. Hasilnya, banyak sekali ide-ide yang tak terduga orang dewasa.
Rabu (19/2) ini, KPK mendapat kunjungan dari tamu-tamu cilik. Ada dua sekolah yang datang dalam rangka memperdalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selain Global Jaya, pagi harinya, ada 28 siswa kelas V SDN Pulo 07 Kebayoran Baru, Jakarta.
Fungsional Dikyanmas KPK, Handa mengaku kagum dengan ide kreatif mereka. Meski masih kecil, mereka sudah punya semangat untuk membantu tugas KPK dalam memberantas korupsi. “Ide mereka sama sekali tidak terduga. Luar biasa semangatnya,” kata Handa.
Biasanya, memang sekolah rutin tiap semester menggelar kunjungan kepada instansi pemerintahan. KPK termasuk dalam destinasi sekolah dalam rangka memperdalam sejumlah mata peajaran. Maslikah, salah seorang guru SDN 07 Pulo, mengakui kegiatan luar sekolah diperlukan agar anak tidak jenuh dan mudah mencerna mata pelajaran. “Kita perlu variasi metode belajar agar anak tidak jenuh belajar di dalam kelas,” katanya.
Dalam menjamu tamu ciliknya, KPK juga memberikan informasi tentang profil dan sepak terjang KPK, juga pemahaman nilai dan karakter antikorupsi, melalui pemutaran film animasi Sahabat Pemberani, games dan diskusi.
Dalam sesi diskusi, para fungsional Dikyanmas juga kewalahan menghadapi “hujan” pertanyaan dari para siswa.
“Kenapa koruptor tidak dihukum mati?”
“Kapan korupsi habis di Indonesia?”
“Bagaimana KPK menyelesaikan kasus korupsi”
“Barang sitaan itu diapakan?”
Fungsional Dikyanmas Sandri Justiana melayani setiap pertanyaan dengan sabar. Ia juga memancing siswa lainnya untuk menjawab, lalu mengarahkan dengan jawaban yang benar. “Antusiasme dan rasa ingin tahu harus terus dipelihara dan diarahkan. Agar anak tumbuh dengan daya nalar yang baik,” katanya.

  (Humas KPK)
Posted on 14.45 / 0 komentar / Read More

4 Saran KPK untuk Presiden dan DPR


KonRUKUHAPKecil
KPK akhirnya menyatakan sikap resmi atas RUU KUHP dan KUHAP. Rabu (19/2) sore ini, dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Zulkarnain menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta. Dalam pernyataannya, Abraham meminta pemerintah menarik draf dan DPR agar menangguhkan pembahasan. “Posisi KPK tidak sedang menolak dengan serta-merta,” tegas Abraham.
Alasannya, KPK melihat ada sejumlah hal yang krusial, dan kalau pembahasan ini membuahkan pengesahan, maka akan menghambat pemberantasan korupsi yang tengah giat-giatnya. Sejumlah itu antara lain, dimasukkannya kejahatan korupsi ke dalam draf ini. Dampaknya, “Sifat kejahatan korupsi yang luar biasa, menjadi tereliminir. Ini juga berlaku untuk kejahatan luar biasa lainnya, seperti narkotika, terorisme dan kejahatan HAM,” kata Abraham.
Konsekuensi ini juga berdampak bagi institusi lain, jika kedua RUU ini disahkan maka eksistensi dan kewenangan beberapa lembaga antara lain KPK, Pengadilan Tipikor, Kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan korupsi , PPATK dan BNN menjadi hilang dengan alasan adanya ketentuan peralihan dalam pasal 757, 761 dan 763. RUU KUHP.
Kedua, beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP dipandang akan menyulitkan upaya penegak hukum dan menegasikan kewenangan penuntutan KPK, antara lain dihapusnya kewenangan penyelidikan, penyadapan, penyitaan, upaya banding dan kasasi. “Misalnya kalau penyelidikan dihilangkan, maka akan mempersulit dalam upaya hukum.”
Aturan penyuapan dan gratifikasi, kata dia, juga tidak termasuk lagi ke dalam delik korupsi bila merujuk pada draf yang baru. Kalau ada penyelenggara negara menerima suap, kata dia, maka itu tidak akan bisa disidik oleh KPK.
Waktu penyidikan juga semakin singkat. Dalam penanganan kejahatan kerah putih dengan modus kian canggih, tentu akan menyulitkan KPK dalam melakukan pemberkasan kasus. “Kalau tetap dipaksakan, akan menghambat pemberantasan korupsi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain memandang bahwa RUU KUHAP ini merupakan hukum publik yang sangat vital karena menyangkut hak azasi seseorang. Karena itulah, kata dia, pembahasan RUU ini harus dilakukan secara mendalam dan tidak tergesa-gesa serta melibatkan para pakar hukum pidana, tokoh masyarakat, pemerhati dan semua elemen yang berkepentingan. “Sebab ini akan dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Dulu, KUHP yang digunakan Indonesia merupakan buatan Belanda dan dibuat dalam kurun waktu 10 tahun. “Tentu kita harapkan lebih baik, bukan sekadar ada.“ Zulkarnain juga mengkritisi logika hukum dimasukannya korupsi menjadi pidana umum. Seharusnya, hukuman diperberat, cakupan diperluas dan pembuktian diperkuat. “Kalau dikembalikan ke pidana umum, berarti kita mundur dari sisi perundang-undangannya,” kata Zul.
Padahal faktanya, kata Zul, korupsi yang ditangani KPK, modusnya makin canggih, pelakunya kian nekat serta Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih jeblok. “Apa mungkin ditangani secara biasa?” sindir Zul.
Karena itu, KPK telah menyurati presiden dan DPR pada Rabu (19/2) ini. Isinya, KPK merekomendasikan empat hal. Pertama, agar Pemerintah dan DPR menunda pembahasan kedua RUU tersebut. Kedua, agar delik korupsi dan delik luar biasa lainnya tetap diatur dengan UU tersendiri sebagaimana yang berlaku saat ini. Ketiga, RUU KUHAP sebagai Hukum Pidana Formil sebaiknya dibahas setelah dilakukan pembahasan atas RUU KUHP sebagai Hukum Pidana Materiil. Terakhir, pemberlakuan kedua RUU tersebut diberikan masa transisi minimal tiga tahun sebagai masa transisi untuk menyesuaikan RUU Tipikor dan UU lainnya yang terkait.


  (Humas KPK)
Posted on 14.43 / 0 komentar / Read More
 
Copyright © 2011. Blog Mild . All Rights Reserved
Home | Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Site map
Design by Ilham . Published by Templates