Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berbicara kepada wartawan di sela-sela peluncuran bus kota terintegrasi busway (BKTB) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (5/2/2014).JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway atau BKTB.
Saat ini kasus tersebut masih diperiksa oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Inspektur DKI Franky Mangatas mengatakan, ada indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan bus gandeng transjakarta dan BKTB.
Kamis (20/2/2014) kemarin, sekelompok orang yang menamakan diri Forum Peduli Jakarta berunjuk rasa menuntut KPK segera menyelidiki kasus pengadaan bus tersebut. Mereka meminta agar KPK tidak menganakemaskan Jokowi dan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
"Ya, enggak apa-apalah (diperiksa KPK), tapi ini kan masih diproses di Inspektorat dan minta bantuan dari BPKP. Kalau memang dilihat ada indikasi, itu masuk wilayah hukum," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Jokowi enggan menanggapi seputar kelanjutan pengusutan kasus tersebut. Hal itu karena ia belum menerima laporan dari Inpektorat Provinsi DKI Jakarta. "Saya ngomong ya atau tidak setelah mendapat laporan. Saya tidak mau menduga-duga karena itu menyangkut nasib seseorang," ujarnya.
Terkait masalah ini, Inspektorat DKI Jakarta masih mendalami temuan indikasi kecurangan lelang bus. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dari dokumen lelang itu ditemukan indikasi penggelembungan harga. Selain itu, bus-bus baru itu terbukti memiliki komponen yang berkarat dan ada yang rusak meski penggunaannya belum sampai satu pekan. Inspektorat DKI menemukan kejanggalan, antara lain pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan speedometertidak jalan.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Alsadad Rudi |
| Editor | : Laksono Hari Wiwoho |
0 komentar:
Posting Komentar